10. Otonomi Lokal

Setiap helai rumput memiliki tempatnya di Bumi tempat ia menarik kehidupannya, kekuatannya; demikian pula manusia berakar pada tanah tempat ia menarik imannya bersama dengan kehidupannya.

— Joseph Conrad (1857–1924)

“Saya tidak memendam permusuhan terhadap bangsa Inggris, tetapi saya memendamnya terhadap peradaban mereka,” kata Mohandas K. Gandhi, yang dikenal sebagai Mahatma atau Jiwa Agung karena kemauannya yang tak tergoyahkan dan pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat India saat ia memimpin mereka menuju kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris. Meskipun ia merujuk pada peradaban Inggris dalam pernyataan ini, Gandhi sedang mengkritik struktur sosial dan institusi dari apa yang disebut peradaban dominator secara umum. Peradaban dominator dicirikan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa kesejahteraan mereka sendiri bergantung pada kesejahteraan komunitas tempat mereka hidup. Akibat rasa keterasingan mereka, orang-orang dalam peradaban tersebut berusaha mengendalikan dan mendominasi orang lain, biasanya melalui struktur sosial yang menjalankan kekuasaan dari atas ke bawah. Gandhi percaya bahwa selama otonomi dan kebebasan setiap anggota masyarakat dibatasi, kekerasan yang terlembagakan akan selalu meresap ke dalam masyarakat. Ia menganjurkan prinsip pemerintahan diri sendiri, atau swaraj, sebagai penawar yang efektif terhadap kekuatan-kekuatan global yang sering kali hanya melayani kepentingan pribadi yang sempit dari individu, korporasi, dan pemerintah.

Swaraj, menurut Gandhi, adalah pengakuan atas otonomi bawaan setiap manusia; prinsip ini menekankan kemandirian individu dalam urusan pribadi maupun publik sebagai prasyarat penting bagi pengalaman persatuan dan keharmonisan sosial dalam skala yang lebih besar. Swaraj menantang keyakinan bahwa masyarakat hanya dapat dikelola secara efektif dari atas ke bawah, bukan pada tingkat lokal dari bawah ke atas. Visi swaraj adalah visi di mana komunitas-komunitas lokal merupakan entitas yang benar-benar memerintah dirinya sendiri, namun juga terhubung dalam hubungan mereka dengan komunitas-komunitas berdaulat lainnya di sekitar mereka. Prinsip swaraj telah diungkapkan dalam berbagai bentuk dan rupa sepanjang sejarah. Sebagaimana prinsip ini secara intuitif dirasakan oleh para komentator politik modern dalam seruan mereka untuk pemerintahan kecil, prinsip ini juga secara implisit diakui oleh kelompok-kelompok advokasi akar rumput lokal dan upaya-upaya pembangunan komunitas.

Namun masyarakat saat ini tampaknya menuju ke arah yang berlawanan. Kurangnya akses yang terjangkau terhadap tanah memaksa sebagian dari kita untuk melakukan pekerjaan yang belum tentu berkontribusi pada komunitas lokal kita dan yang sedikit kaitannya dengan kemampuan, minat, serta keinginan unik kita untuk membuat perubahan di dunia; sementara itu, peluang untuk berwirausaha sendiri dan mengasah keterampilan-keterampilan tradisional yang secara unik sesuai dengan temperamen individu kita tampaknya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Mengapa kita menyaksikan pergeseran monumental dalam perkembangan manusia menuju sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah yang terus meningkat ini? Apakah hanya karena dunia kita menjadi semakin saling terhubung melalui infrastruktur dan teknologi, atau mungkin ada alasan lain yang lebih mendalam?

Kita telah mengamati bahwa sistem pendapatan publik menciptakan insentif perilaku yang secara langsung memengaruhi nasib individu maupun kolektif manusia. Sayangnya, di sebagian besar negara, pendapatan pajak atas aktivitas produksi dan konsumsi yang dikumpulkan di tingkat lokal sering kali langsung disalurkan ke tingkat nasional, dan dari tingkat nasional pendapatan tersebut kemudian secara perlahan didistribusikan kembali ke tingkat lokal. Pajak penghasilan dan pajak gaji, misalnya, biasanya dikumpulkan oleh pemerintah nasional, tetapi kemudian hanya secara perlahan kembali ke perekonomian lokal. Pendekatan menetes ke bawah ini mendorong sentralisasi kekuasaan dengan dua cara.

Pertama, karena pendapatan pajak tidak ditahan di tingkat lokal sebelum dialihkan ke atas menuju tingkat negara bagian dan tingkat nasional, kekayaan dan kekuasaan menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir pengambil keputusan kunci. Orang-orang dalam posisi kekuasaan ini sering kali mampu mengalihkan kekayaan dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadi atau demi keuntungan upaya melobi, alih-alih untuk keuntungan komunitas yang menciptakan kekayaan itu pada awalnya.

Kedua, jika dan ketika pendapatan pajak kembali ke tingkat lokal, hal itu terjadi hanya dalam sebagian kecil dari kekayaan yang awalnya disedot dan biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Praktik ini tidak hanya menciptakan ketergantungan yang tidak sehat antara komunitas lokal dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan semangat demokrasi, tetapi juga memaksa komunitas lokal untuk berjuang demi akses terhadap kekayaan yang sangat dibutuhkan yang sejak awal sebenarnya milik mereka.

Sebagaimana Gandhi menyadari bahwa pendekatan dari atas ke bawah pada umumnya merugikan individu, kita pun bijaksana untuk menyadari bahwa masyarakat hanya dapat berkembang seiring waktu selama manusia tetap diberdayakan di tingkat lokal. Maka, untuk maju ke depan, kita perlu mempertimbangkan kebijaksanaan swaraj—kebijaksanaan pemerintahan diri sendiri dan otonomi lokal: Kita hanya akan benar-benar diberdayakan di tingkat lokal jika uang kita mengalir ke atas alih-alih ke bawah. Kekayaan yang dihasilkan secara lokal harus terlebih dahulu ditahan di tingkat lokal sebelum diteruskan ke atas menuju tingkat kota, negara bagian, nasional, dan kemudian internasional. Kontribusi tanah komunitas memiliki potensi untuk mewujudkan pendekatan dari bawah ke atas ini. Karena semua kekayaan berasal dari alam, pendapatan dari kontribusi tanah komunitas dapat menjadi mekanisme utama untuk menahan kekayaan di tingkat lokal dengan cara yang paling efisien, berdaya, dan efektif.⁵⁹

Hak guna lahan (lihat Bab 8, Memulihkan Komunitas) merupakan cara yang efektif agar kekayaan tetap tertahan di tingkat lokal, karena komunitas menerima pendapatan abadi dari properti-properti yang terkait dengan hak guna lahan. Model ini sangat berbeda dengan realitas kita saat ini, di mana setiap kali sebuah properti dijual, lembaga keuangan menyediakan pembiayaan kepada para pembeli yang harus membayar harga lebih tinggi seiring tanah menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu. Melalui proses ini, kekayaan komunitas diprivatisasi dan disedot oleh sektor keuangan serta oleh para pemilik properti. Sebaliknya, hak guna lahan akan melawan kecenderungan ini karena hak guna lahan secara drastis menurunkan harga jual tanah; para pembeli hanya akan membutuhkan sedikit pembiayaan dari luar, bahkan mungkin tidak sama sekali, untuk membeli properti yang terkait dengan hak guna lahan.